Profil PPID

Apa itu PPID Pelaksana DKUKMP Klaten?

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai informasi publik yang dikuasai oleh Badan Publik.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682, PPID pada tingkat Dinas (OPD) disebut sebagai PPID Pembantu atau kini lebih dikenal dengan istilah PPID Pelaksana. PPID Pelaksana DKUKMP Klaten bertugas sebagai unit kerja yang mengelola data, menyimpan dokumen, dan melayani permintaan informasi khusus di bidang Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008.
Keputusan Bupati Klaten Nomor 487.22/682 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagai PPID Pelaksana, DKUKMP Klaten memiliki peran strategis sebagai berikut:

Penyediaan Informasi: Menyediakan informasi publik yang akurat secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.
Pengelolaan Dokumentasi: Menata dan menyimpan data publik sesuai dengan lokus kerja Dinas (Koperasi, UMKM, dan Perdagangan).
Pelayanan Publik: Melayani permohonan informasi dari masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan transparan.
Koordinasi: Bertindak sebagai kontributor informasi publik yang berkoordinasi langsung dengan PPID Utama Kabupaten Klaten.
SK Petugas Pelayanan Publik = [Download/Lihat PDF]

Penguatan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, DKUKMP Kabupaten Klaten berkomitmen secara berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Program penguatan keterbukaan informasi ini diimplementasikan melalui dua pilar utama:

Pengembangan Kompetensi Pegawai (2025):
DKUKMP aktif mendorong pegawai untuk mengikuti dan mengusulkan pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Sebagai wujud nyata pada tahun 2025, 1 (satu) orang pegawai telah menyelesaikan Diklat Pelatihan Sensitivitas Disabilitas dan Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk memastikan layanan informasi publik di lingkungan dinas bersifat inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Sertifikat Pelatihan = [Download/Lihat PDF]
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepegawaian:
Dinas mengalokasikan anggaran khusus monev kepegawaian guna memberikan pemahaman yang merata bagi seluruh aparatur, baik di lingkungan Kantor Dinas maupun di seluruh UPT Pasar. Fokus penguatan ini meliputi internalisasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Maklumat Pelayanan, penerapan sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment), serta penguatan manajemen risiko. Selain itu, program ini juga menjadi instrumen vital dalam sosialisasi tindak penanggulangan korupsi dan pencegahan kecurangan (anti-fraud).DPA Monev Kepegawaian 2026 = [Download/Lihat PDF]